Dibalik Keinginan Jadi Caleg, Jadi Buat Apa?

Suatu hari pernah membaca sebuah buku dengan judul Kalau Mau Bahagia, Jangan Jadi Politisi. Pengarangnya Arvan Pradiansyah, seorang pembicara publik, fasilitator, dan kolumnis di beberapa media massa nasional, salah satunya harian Republika. Tak hanya itu, ia pun senantiasa menjadi motivator dan narasumber diberbagai radio dan acara talkshow.

Sifat keingin tahuan saya seolah-olah terpacu ketika membaca judul buku tersebut. Mengapa demikian? Pertama, saya rasa semua tau bahwa menjalani kehidupan yang bahagia adalah harapan semua orang. Kedua, jangan menjadi politisi, kalimat itu seolah-olah berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini dimana justru orang berbondong-bondong masuk partai politik dan menjadi politisi.

Ketika membaca beberapa lembar bab pertama, saya menemukan kalimat yang kemudian merangsang saya untuk menulis, kalimat itu “Jadi Caleg, Buat Apa?

Sekali lagi, saya seolah-olah terhipnotis dan hanyut dalam lembaran narasinya. Di beberapa lembar halaman sub judul ini Arvan menceritakan tentang budget atau biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri jadi calon legislatif “caleg”.

Ia pun mulai menceritakan beberapa pengalamannya terutama sekali tentang sosok seorang presenter Metro TV yang alih profesi sebagai caleg dari Partai Golkar.

Sosok yang dimaksud adalah Meutya Hafid yang sebelumnya pernah disandera selama 168 jam oleh tentara Irak ketika bertugas.

Menurut Muetya idealnya biaya yang dibutuhkan oleh seorang kandidat caleg adalah sekitar Rp. 1 miliar. Ia pun menegaskan bahwa biaya itu tidak berlebihan, artinya ini biaya yang standar saja untuk seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sejenak terlintas pertanyaan di kepala saya, dengan biaya sebanyak itu apakah mungkin sebagai masyarakat biasa yang berpenghasilan pas-pasan bisa melenggangkan dirinya duduk di kursi gedung perwakilan rakyat? Jawabannya pun bisa mungkin bisa saja tidak, karena kita pun tidak tahu jalan takdir seseorang.

Rasa-rasanya memang logis ketika perkembangan demokrasi saat ini mengarah kepada kapitalisasi politik, dimana keterpilihan sangat ditentukan oleh popularitas dan dukungan finansial, prinsip kesamaan di dalam kesempatan menjadi semu. Menjadi wajar bila pemegang modal dan pemilik popularitas yang bebas hambatan melenggang menuju kursi kekuasaan.

Melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan, orang awam seperti saya tentu bertanya-tanya. Apa sebetulnya yang membuat para caleg itu berani mengeluarkan modal sebesar itu untuk sesuatu yang belum pasti? Bagaimana jika mereka kalah atau tidak terpilih jadi anggota legislatif? Sedangkan mereka sudah membuang uang ratusan juta rupiah untuk menjadi caleg.

Arvan pun membuat skenario untuk menggambarkan pertaruhan politik ini. Menurutnya setiap pertandingan itu ada dua kemungkinan, menang dan kalah.

Jika kalah itu merupakan hal yang menyakitkan dan pengalaman pahit yang tak terlupakan. Kalaupun berhasil dan terpilih jadi anggota legislatif, lantas apa yang ada dalam kepala kita sekarang?

Apakah setelah terpilih jadi anggota legislatif, kita akan langsung berjuang untuk rakyat? Saya yakin orang tidak akan begitu saja percaya dan bisa saja mengatakan anda sedang berbohong. Bukan tidak percaya bahwa ada orang yang mau berjuang untuk rakyat.

Tapi menurut keyakinannya, Arvan mengatakan bahwa sebelum anggota legislatif itu memulai perjuangan yang suci itu, ada sebuah “perjuangan” lain yang sedang berkecamuk di dalam dirinya.

Perjuangan yang dimaksud Arvan adalah berjuang untuk mendapatkan kembali uang yang digunakan pada saat pencalonan.

Ia begitu kritis mengomentari hal ini. Menurutnya tidak mungkin ada orang yang mau mengorbankan uang dalam jumlah yang sangat besar bila ia tidak yakin akan mendapatkan keuntungan yang sepadan. Ini memang sudah menjadi hukum alam. Sudah menjadi fitrah manusia, ungkapnya.

Bila hal itu nyata terjadi, lantas dari mana para anggota legislatif itu mendapatkan kembali uangnya? Apakah dari gaji bulanannya? Apakah modal 1 miliar itu akan terganti selama duduk di kursi parlemen?

Dalam bukunya itu Arvan mengatakan bahwa kekuasaanlah yang akan mengembalikan itu semua. Kekuasaan merupakan sebuah aset yang memiliki potensi yang luar biasa.

Mau tidak mau, dengan mahalnya biaya demokrasi seperti ini sangat berpotensi melahirkan para politisi yang berparadigma bisnis. Semua tindak-tanduknya hanya diukur berdasarkan uang, segalanya harus jadi uang.

Di era demokrasi seperti ini, peran legislatif menguat. Berbagai pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota dewan perwakilan rakyat. Atas kenyataan ini anggota legislatif berpotensi membisniskan kekuasaan. Dan tak jarang segala keputusan yang diambil mengatasnamakan mandataris rakyat.