Pemberontakan PKI Madiun 1948

       A.    Latar Belakang

Diterimanya perjanjian Renville dan adanya agresi militer Belanda I menimbulkan perpecahan di dalam negeri. Sikap yang diambil kabinet Amir Syarifudin dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Sehingga pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir Syarifudin yang merupakan kabinet “sayap kiri” harus mengundurkan diri.

Penyebab mundurnya Amir Syarifudin karena partai Masyumi dan PNI protes dengan menarik para menteri-menteri akibat diterimanya persetujuan Renville. Sebab, persetujuan Renville dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda. Hasil persetujuan Renville membuat wilayah Indonesia semakin berkurang, selain itu Belanda juga melakukan Blokade ekonomi terhadap Indonesia.

Atas pengunduran diri Amir Syarifudin, Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta untuk memimpin sebuah “kabinet presidensil” darurat. Kabinet ini tidak bertanggung jawab kepada KNIP, melainkan langsung kepada presiden Soekarno. 

Hatta yang memegang kendali atas kabinet ini segera menyusun anggota kabinetnya. Namun ternyata yang bersedia menjadi anggota dalam kabinetnya hanya berasal dari golongan tengah, terutama terdiri dari partai Masyumi, PNI, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai (independen).

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikutsertakan Sayap kiri. Kabinet ini akhirnya dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Februari 1948. Program kabinet ini antara lain:

1.      Mengadakan persetujuan Renville

2.      Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat

3.      Rasionalisasi

4.      Pembangunan

Amir Syarifuddin dan sayap kiri mengkonsolidasikan dirinya di dalam Front Demokrasi Rakyat dan melakukan oposisi terhadap pemerintahan Hatta. Setelah Amir membentuk FDR dan berada di pihak oposisi, ia mulai mengajukan tuntutan kepada pemerintah, antara lain supaya kabinet presidensil Hatta dibubarkan. Mereka menganggap kabinet Hatta merupakan kabinet Masyumi dan harus diganti dengan kabinet parlementer supaya memberikan peran besar terhadap anggota FDR.

Tuntutan-tututannya diajukan dengan berbagai cara, mulai dari berdemontrasi, menyebarkan pamflet, mengisi siaran radio, bahkan melakukan pemogokan kerja. Dalam tuntutannya, mereka menginginkan agar terjadi perubahan di bidang politik, hubungan luar negeri, sosial, dan lain-lain. Tetapi tuntutan ini tidak direalisasikan pemerintah, oleh karena itu, Front Demokrasi Rakyat mulai berfikir secara revolusioner untuk merebut kekuasaan pemerintah.

Pada saat FDR melakukan provokasi, datanglah Muso seorang tokoh PKI yang selama 20 tahun sebelumnya tinggal di Moskow. Kepulangan Muso ke Indonesia membawa missi gerakan Komunis Internasional, dengan tujuan merebut pimpinan negara Republik Indonesia dari kaum nasionalis. 

Muso juga berencana menjalankan strategi politik barunya, yang dinamakan “Jalan Baru menuju Republik Indonesia”. Sesuai dengan doktrin itu, ia melakukan fusi antara Partai Sosialis, Partai Buruh, menjadi PKI.

       B.     Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang

Mengenai Rasionalisasi Angkatan Perang, Perdana Menteri Hatta menegaskan dihadapan peserta sidang BP KNIP:

“Terutama di kalangan Angkatan Perang terjadi penggunaan Tenaga Kerja Manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dimulai dengan mengadakan Rasionalisasi, maka Negara akan mengalami inflasi yang begitu parah. Untuk setiap orang yang terkena Rasionalisasi, harus mendapat lapangan kerja baru untuk mendapat hidup yang layak. Dalam tahap pertama akan didemobilisasikan sebanyak 160.000 orang dari kalangan anggota Angkatan Perang. Diharapkan dalam Angkatan Perang akan terdapat jumlah 57.000 orang pasukan tetap.”

Berdasarkan penetapan presiden no.9 tanggal 27 Februari tahun 1948, pemerintah mengadakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA). Para tentara dari eselon terbawah, hingga Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang terkena program ini. 

Di dalam Rasionalisasi, beberapa pejabat kementerian Pertahanan kabinet Amir Syarifuddin dinonaktifkan dari tugas. Inilah yang menjadikan Front Demokrasi Rakyat semakin geram dengan pemerintahan Indonesia di bawah Hatta.

Sebagai sebuah partai yang berafiliasi ke-kirian, FDR menjadi pihak yang paling merasa dirugikan. FDR menganggap bahwa RERA merupakan sebuah program yang sengaja diciptakan untuk mencukur habis mereka.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1945 FDR telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira-perwira komunis ke kubu Angkatan Perang. Ketika program ini diselenggarakan, upaya komunis yang telah lama tersebut akan menjadi sebuah kesia-siaan.

      C.    Pemberontakan PKI 1948

Pemberontakan PKI 1948 telah menghimpun kekuatan dalam rangka pemberontakan sejak proklamasi. Dalam menyusun kekuatan bersenjata, PKI membentuk organisasi kelaskaran yang terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia, sampai ke TNI masyarakat.

Mereka sangat berambisi menguasai Angkatan Perang. Dengan berbagai cara, menyusupkan kader-kader ataupun pengaruhnya ke kubu Angkatan Perang. Sampai tahun 1947, kekuatan PKI ditaksir berjumlah 25 batalyon dengan penguasaan terhadap TNI sebesar 35 %.

Puncaknya, pada tanggal 18 September 1948 PKI melakukan pemberontakan. Sasaran pertamanya adalah rumah kediaman Residen Madiun, Samadikun. Karesidenan dikepung, namun pada saat itu residen sedang ke luar kota. Selanjutnya wakil residen Sidarto tidak diperolehkan ke luar rumah. Markas Sub teritorial Comando (STC) dikepung. Para pejabatya, seperti Letkol Sumantri, Mayor Rukmito Hendraningrat ditahan.

Markas staf pertahanan Jawa Timur (SPTD) diduduki. Kepala staf SPDT, Letkol Marhadi, Letkol Wijono, Mayor Bismo, Kapten Sidik Purwoko, dan Mayor Istiklah, Letnan Tjoek Harsono ditangkap. Tidak luput pula Markas Corps Polisi Militer dan Markas Kompi Mobile Brigade Polisi disergap. Selain itu, para pengawal kantor pemerintah dilarang meninggalkan tempat.

Bersamaan dengan peristiwa itu, Soemarsono, Supardi, dan kawan-kawannya memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia” dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Proklamasi diucapkan oleh Supardi, tokoh Pesindo, di halaman karesidenan Madiun dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah. Madiun dinyatakan sebagai daerah yang dibebaskan.

Pimpinan pemerintahan daerah yang telah dipersiapkan mulai diaktifkan. Abdul Mutholib diangkat sebagai residen Madiun mulai berkantor di kantor Karesidenan. Sementara itu, tokoh PKI yang lain silih berganti berpidato di depan corong radio, baik di RRI maupun di Gelora Pemuda milik BKPRI. 

Isi pidato antara lain mendiskreditkan pemerintah RI dibawah pimpinan Soekarno-Hatta. Dengan adanya berbagai pidato itu, rakyat mulai mengerti bahwa kota Madiun telah menjadi pusat pemerintahan yang menamakan dirinya “Pemerintahan Front Nasional”.

Melihat ulah PKI di Madiun, Presiden Soekarno mengecam tindakan para pemberontak. Bung Karno tidak habis pikir, di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda, ternyata malah hadir pemberontakan dari kubu orang Indonesia sendiri. 

Soekarno menyebut pengacau-pengacau itu hanya meracuni masyarakat supaya kepercayaan terhadap pemerintah menjadi hilang. Hal inilah yang akhirnya menghilangkan rasa persatuan untuk mengusir Belanda menjadi berkurang. Sebab itu, Soekarno juga mengajak rakyat Indonesia memilih mengikuti pemerintahannya daripada mengikuti seruan Muso.

“Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka, aku berseru padamu: Pada saat yang begini genting, dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, dan kita adalah memilih antara 2: ikut Muso dengan PKI-nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau mengikuti Soekarno-Hatta, yang, insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin Negara RI yang merdeka, tidak dijajah oleh Negara apapun jua.”

      D.    Penumpasan PKI Madiun

Kronologi upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun sebetulnya terjadi sejak tanggal 16 September 1948. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Soedirman mengadakan rapat dengan wakil Panglima Besar Kastraf operasi, Kolonel A.H nasution dan Komandan CPM Kolonel Gatot Soebroto di Yogyakarta. Rapat itu memutuskan adanya penyelesaian pertikaian.

Malam itu mereka menemui presiden dan mengusulkan supaya Kolonel Gatot Soebroto diangkat menjadi Gubernur Militer Solo yang memiliki wewenang atas semua alat negara dan berhak menjalankan tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara. Kolonel Gatot Soebroto kemudian diangkat menjadi Gubernur Militer II untuk daerah Madiun, Solo, Semarang, Pati, dan mendapat perintah melaksanakan operasi menumpas pemberontakan di Madiun.

Setelah berbagai operasi di akhir bulan September 1948, berkat bantuan dari kekuatan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur) yang mengerahkan kekuatan TNI serta Polisi. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil dikuasai kembali oleh pasukan TNI.

Ketika itu pimpinan PKI, Muso dan Amir Syarifudin melarikan diri. Dalam pelariannya, Muso dan Amir Syarifudin tertembak. Selanjutnya, untuk menumpas orang-orang PKI, dilakukan pembersihan di daerah-daerah lain. Pada awal Desember 1948, operasi itu dinyatakan selesai.

Sumber: 

Anita Putri. PKI Madiun. www.academia.edu

I Wayan Badrika. 2006. Sejarah SMA Kelas XII. Erlangga. Jakarta