“Demokrasi Kita”: Kritik Tajam Mohammad Hatta terhadap Kepemimpinan Sukarno


Diperbarui: April 2026
Beranda Desa

Tulisan berjudul Demokrasi Kita merupakan salah satu buah pemikiran paling tajam dari Mohammad Hatta. Dalam tulisan ini, Bung Hatta tidak hanya membahas konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mengkritisi secara langsung praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia pada masanya.

Yang menarik, kritik tersebut tidak ditujukan kepada pihak lain, melainkan kepada sahabat seperjuangannya sendiri, Sukarno.

Lebih dari sekadar kritik politik, tulisan ini juga mengupas bagaimana seharusnya para pemimpin menjalankan amanah rakyat dengan tanggung jawab, serta menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya berhenti pada aspek politik, tetapi juga menjangkau bidang ekonomi.

Latar Belakang Lahirnya “Demokrasi Kita”

Tulisan Demokrasi Kita pertama kali dimuat pada Minggu, 1 Mei 1960, di majalah Panji Masyarakat. Sebelum tulisan ini diterbitkan, terjadi pertemuan antara Bung Hatta dengan Hamka (Buya Hamka) serta KH Fakih Usman.

Keduanya meminta kesediaan Bung Hatta untuk menyumbangkan tulisan bagi majalah tersebut, dan permintaan itu pun disambut baik. Bahkan sebelumnya, Bung Hatta juga telah menulis karya berjudul “Islam dan Sosialisme” untuk dimuat di media yang sama.

Namun, menjelang penyerahan naskah Demokrasi Kita, Bung Hatta sempat melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik kepada Buya Hamka:

“Berani tidak memuatnya?”

Buya Hamka menjawab tegas:

“Berani.”

Jawaban itu menjadi awal dari publikasi sebuah tulisan yang kelak mengguncang hubungan politik di tingkat nasional.

Naskah yang Mengguncang Pemerintahan

Setelah naskah diserahkan melalui seorang utusan bernama Rusydi, Demokrasi Kita pun diterbitkan secara lengkap. Namun dampaknya tidak kecil.

Sekitar tiga setengah bulan kemudian, tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-15, Sukarno secara terbuka mengecam majalah tersebut.

Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno menyoroti sejumlah media, termasuk Panji Masyarakat, yang memuat tulisan Bung Hatta. Tidak lama berselang, sekitar lima bulan kemudian, majalah tersebut dilarang terbit.

Peristiwa ini dikenang oleh Anwar Efendi setelah wafatnya Bung Hatta pada 1980.

Kritik Terbuka terhadap Sukarno

Tulisan Demokrasi Kita menjadi salah satu bentuk kritik paling terbuka dari Bung Hatta terhadap arah kepemimpinan Sukarno.

Padahal, keduanya dikenal sebagai pasangan yang sangat solid dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun hubungan itu mengalami perubahan setelah Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956.

Dalam tulisannya, Bung Hatta menilai bahwa praktik pemerintahan saat itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi dan cenderung mengarah pada kekuasaan yang terpusat.

Berikut salah satu kutipan penting dari tulisannya:

“Apa yang terjadi sekarang ialah KRISIS dari pada demokrasi. Atau demokrasi di dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktatur. Ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia! Tindakan Sukarno yang begitu jauh menyimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi itu. Demokrasi dapat berjalan baik, apabila ada rasa tanggungjawab dan toleransi dari pemimpin-pemimpin politik. Inilah yang kurang pada pemimpin-pemimpin partai seperti telah berkali-kali saya peringatkan,”

Kutipan tersebut menggambarkan kekhawatiran Bung Hatta terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya sedang berada dalam krisis serius.

Baca juga: Kisah Masa Kecil Sukarno: Pernah Menangis di Malam Lebaran hingga Gagal ke Belanda

Minimnya Pengalaman Demokrasi

Selain mengkritik kepemimpinan, Bung Hatta juga menyoroti faktor struktural yang menyebabkan lemahnya demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah minimnya pengalaman dalam menjalankan sistem demokrasi.

Ia menilai bahwa komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu belum sepenuhnya mencerminkan representasi rakyat secara luas, terutama dari luar Jawa dan Sumatera.

Sebagian anggota bahkan berasal dari birokrasi warisan Hindia Belanda yang tidak memiliki pengalaman politik yang memadai.

Hal ini, menurut Bung Hatta, membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan.

“Kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalah gunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan menjadi Partai Pemerintah berarti ‘membagi rezeki’.”

Kritik terhadap Praktik Kekuasaan dan Partai

Bung Hatta juga menyoroti praktik politik yang mulai menyimpang, terutama dalam hal penempatan jabatan.

“Dalam hal menempatkan pegawai pada jabatan umum di dalam dan di luar negeri orang lupa akan dasar tanggungjawab dan toleransi dalam demokrasi. Seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan dasar ‘the right man in the right place’,”

Kritik ini menunjukkan bahwa sejak awal, Bung Hatta telah mengingatkan bahaya politik patronase—di mana kedekatan politik lebih diutamakan daripada kompetensi.

Relevansi dengan Kondisi Saat Ini

Jika ditarik ke masa sekarang, pemikiran Bung Hatta terasa masih relevan. Praktik seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga nepotisme masih menjadi tantangan dalam sistem pemerintahan.

Fenomena “berbagi rezeki” dalam kekuasaan yang ia kritik seolah tetap muncul dalam berbagai bentuk.

Menurut Bung Hatta, kondisi semacam ini dapat merusak karakter bangsa dan mendorong masyarakat untuk bergabung dalam partai bukan karena idealisme, tetapi demi kepentingan praktis.

Bahaya Anarki dan Korupsi

Dalam pandangan yang lebih luas, situasi politik yang tidak sehat akan membuka ruang bagi munculnya oportunis.

Sebagaimana dituliskan oleh Anwar Efendi:

“Suasana politik semacam itu memberi kesempatan kepada berbagai jenis petualang politik dan ekonomi serta manusia rofetir maju ke muka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalat mereka, partai-partai politik ditungganginya, untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Maka timbulah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela,”

Optimisme Bung Hatta terhadap Demokrasi

Meski penuh kritik, Bung Hatta tetap optimistis terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Ia meyakini bahwa demokrasi tidak akan hilang, karena telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama di desa-desa.

Sebagaimana dikenang oleh Anwar Efendi:

“Ada dua hal yang memberikan saya keyakinan itu. Pertama, cita-cita demokrasi yang hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjahan dahulu, yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua, pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih terdapat di dalam desa Indonesia,”

Demokrasi Ekonomi dan Koperasi

Tidak hanya berbicara tentang politik, Bung Hatta juga menekankan pentingnya demokrasi ekonomi.

Ia mendorong sistem ekonomi berbasis gotong royong, yang diwujudkan melalui koperasi. Menurutnya, koperasi adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ekonomi sekaligus menjamin perkembangan kepribadian masyarakat.

Melalui Demokrasi Kita, Mohammad Hatta tidak hanya meninggalkan kritik, tetapi juga harapan.

Ia mengingatkan bahwa bangsa ini harus belajar dari sejarah dan kembali kepada nilai-nilai dasar negara dengan ketulusan.

“Asal bangsa kita mau belajar dari kesalahannya dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan jiwa yang murni, insya Allah, demokrasi yang tertidur sementara akan bangun kembali,”

Tulisan ini bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga refleksi yang tetap relevan bagi perjalanan demokrasi Indonesia hingga hari ini.

Kolom Komentar

Previous Post Next Post