Tikam menikan di internal partai seolah tak bisa terbantahkan. Bila kita menelusuri jejak sejarah. Setelah upaya-upaya dilakukan untuk mengkonsolidasikan internal organisasi, para tokoh komunis yang sebelumnya terpencar di beberapa daerah, bahkan yang di luar negeri mulai berdatangan dan mengadakan kongres yang pertama kalinya setelah proklamasi.
Tercatat, para tokoh politik itu adalah Sardjono,
Aidit, Nyoto, Alimin dan anggota lain yang berhaluan kiri, berkumpul di Solo
untuk mengadakan kongres PKI yang ke-4, Gie dalam bukunya yang berjudul Orang-Orang Dipersimpangan Kiri Jalan.
Kongres menghasilkan kepengurusan partai yang baru,
ketika itu Sardjono terpilih sebagai ketua. Diadakannya kongres dan Sardjono
terpilih sebagai pucuk pimpinan PKI baru, bersamaan dengan suasana politik
Indonesia yang memanas akibat kedatangan Belanda dan hasil dari perjanjian
Linggarjati.
Di tubuh PKI baru, muncul suara sumbang. Kesepakatan
yang diambil oleh Sjahrir dan Van Mook perwakilan Belanda, dengan isinya, kedua
negara yang sedang bertikai itu sama-sama mengakui secara de jure dan akan menjalin hubungan dalam sebuah uni
Indonesia-Belanda. Mendapat kritikan dari Oei Gee Hwat yang merupakan tokoh
Pesindo. Ia menaruh kecurigaan apakah politik yang diambil “Sayap Kiri” ini
sudah tepat? akibat perbedaan pendapat ini di kemudian hari mengakibatkan terjadinya tikam menikam di internal partai PKI.
Aidit dan kawan-kawannya, grup Surabaya juga mempertanyakan
hal yang sama. Sejumlah kader yang bandel mulai mendirikan grup-grup Komunis
lain. Seperti kata Gie, grup yang dimaksud ialah PKI Merah, Permai, PCI, Acoma, dan Partai Buruh Merdeka.
Meski berbagai perbedaan dalam menentukan kebijakan
muncul dari para anggota di internal Partai PKI, untuk sementara waktu
mereka tetap solid dan mengabdikan dirinya tetap berada dalam tubuh PKI.
Dua bulan setelah ditandatanganinya Persetujuan
Linggarjati, sengketa antara Indonesia-Belanda kembali terjadi. Belanda kembali
menuntut supaya Sjahrir sebagai yang bertanggungjawab mewakili pihak Indonesia
agar menyetujui ultimatum yang dilayangkan pihak Belanda. Meski tidak secara
tersurat, apabila Sjahrir tidak menyetujui maka Belanda akan menyatakan perang.
Situasi ini menjepit Sjahrir, ia mencari dukungan
dengan menemui A.K. Gani (PNI), Natsir (Masyumi), dan Abdulmadjid (Partai
Sosialis). Amir Syarifudin sebagai rekan di Sayap Kiri mendukung Sjahrir menerima
secara de jure, interim goverment dari pemerintah Belanda.
Abdulmadjid yang sebelumnya mendukung Sjahrir
ternyata berbalik arah. Di Yogyakarta dihadapan para tokoh Sayap Kiri ia
menentang Sjahrir. Amir pun demikian, para tokoh Sayap Kiri seperti Tan Ling
Djie dan Wikana terpengaruh dan ikut menentang Sjahrir.
Pada tanggal 26 Juni 1947, Sjahrir datang ke
Yogyakarta dan berusaha menjelaskan situasi politik yang menjepitnya. Namun
Sjahrir tidak berhasil meyakinkan rekan separtainya. Alih-alih mendapatkan
dukungan, Sjahrir ditentang oleh para tokoh Sayap Kiri dan pada saat pemungutan
suara Sjahrir kalah.
Sjahrir tentu kecewa melihat partainya sendiri tidak
memberikan dukungan pada dirinya. Keesokan harinya, Sjahrir menyerahkan jabatan
kepada Presiden Sukarno.
Jatuhnya Sjahrir dari kabinet terdengar oleh
Setiadjid dan Oei Gee Hwat yang saat itu baru pulang dari Praha tiba di
Jakarta. Gie menuliskan bahwa Setiadjid segera naik kereta api ke Yogya dan
memanggil pimpinan Sayap Kiri untuk memberikan penjelasan.
Mendengar situasi yang terjadi, Setiadjid justru
membenarkan langkah yang diambil Sjahrir dengan Belanda. Ia uraikan
pengalaman-pengalamannya di Praha selama mengikuti Kongres World Federation Of
Trade Union (WFTU) dan memberikan gambaran situasi di Eropa.
Mendengar penjelasan Setiadjid, para tokoh Sayap
Kiri sadar telah melakukan kesalahan dan meminta Sjahrir kembali memimpin
kabinet. Namun Sjahrir menolak, karena telah merasa kecewa atas perbuatan
kawan-kawan dekatnya yang berjanji mendukung, tetapi kemudian malah
mengkhianatinya.
Setelah menikam Sjahrir, para tokoh Sayap Kiri getol
mempropagandakan pembelaannya. Mereka konsisten tidak mau mengakui kesalahan
perhitungan politiknya atas kebijakan politik kompromi yang diambil Sjahrir. Tujuan
dari propaganda ini untuk menyelamatkan marwah Sayap Kiri itu sendiri.
Aidit, mendadak memberi kesan hormat pada Sjahrir. Gie
mencatatnya “dalam sebuah artikel, Aidit menyebut tuan Sjahrir, padahal
biasanya Bung Sjahrir.”
Kemudian Hasnan, seorang kolumnis Sayap Kiri membuat
pembelaan dan menyudutkan Sjahrir, bahwa jatuhnya dari kabinet karena kesalahan
Sjahrir sendiri. Pembelaan lainnya datang dari Nyoto, politik kompromi tidak
sejalan dengan garis Komintern.
Alimin, tokoh sepuh yang dihormati dikalangan Sayap
Kiri turut menyalahkan Sjahrir. “Saya berpendapat bahwa sikap Sjahrir yang
misterius sangat merugikan pergerakan rakyat seluruhnya. Ia memecah belah dan
mencicincang isi dari naskah linggajati dan mempersembahkan nasib revolusi dan
rakyatnya bagi keperluan groot kapital.”
Baca juga Partai Sosialis: Koalisi Kepentingan untuk Menikam Kawan dan Lawan
Seperti itulah sekelumit kisah yang terjadi di
internal partai politik atau PKI sesaat setelah Indonesia Merdeka. Kisah tikam-menikam di internal partai seperti ini tentu masih sangat banyak kita
jumpai saat ini. Lihat saja, para pimpinan partai yang suka loncat sana sini,
berganti-ganti bendera partai. Itu menandakan bahwa adanya ketidakharmonisan di dalam partainya. Atau perhatikan juga hasil-hasil kongres partai
politik yang menghasilkan dualisme kepemimpinan.
