Dalam suasana akhir kejatuhan Belanda dan kedatangan Jepang ke Indonesia, menimbulkan persoalan baru bagi orang-orang Partai Sosialis, terkhusus Sjahrir dan Amir Syarifudin. Setelah sekian lama perhatian mereka tertuju pada kolonialisme Belanda, kini berubah sikap menjadi anti Jepang.
Hal ini bermula dari empat orang pemuda Indonesia yang diintograsi oleh Soebardjo. Soebardjo awalnya curiga bahwa empat pemuda ini merupakan orang-orang suruhan Belanda. Karena sebelumnya mereka kedapatan mengenakan seragam NICA (Nederlands Indies Civil Administration). Padahal mereka orang-orang Partai Sosialis yang anti fasis.
Soe Hok Gie dalam bukunya yang berjudul Orang-Orang
Dipersimpangan Kiri Jalan menyebutkan ke empat pemuda itu adalah
Abdulmadjid, Tamzil, M.S. Moewaldi, dan Asman.
Setelah tiga hari diintograsi, Soebardjo menemukan kesimpulan
bahwa ke empatnya memiliki sikap antifasis (Jepang) daripada anti kolonial
Belanda. Salah satu dari empat pemuda tersebut, yaitu Abdulmadjid mencari
Sjahrir yang kebetulan berteman sejak menjadi mahasiswa pada tahun 1930an.
Saat bertemu dan berdiskusi, keduanya memiliki kesamaan prinsip.
Meskipun untuk masa selanjutnya, tidak dapat dipungkiri mereka harus
bersebrangan pendapat. Sjahrir yang ketika menjabat Perdana Mentri, sikap
politiknya lebih bersifat kompromi, terutama saat menandatangi Perjanjian
Linggarjati antara Indonesia-Belanda. Sedangkan Abdulmadjid sendiri menentang
sikap politik Sjahrir di hadapan para tokoh Sayap Kiri di Yoyakarta.
Terlepas dari pertentangan keduanya dikemudian hari, untuk
sementara ini mereka bisa menjalin hubungan harmonis. Setelah Sjahrir dan Abdulmadjid
yang antifasis, kelompok lain yang anti Jepang menurut George Mc T. Kahin
adalah Amir Syarifudin. “Amir dan Sjahrir memiliki rencana menyusun
barisan-barisan politik guna mencapai cita-cita ideologis mereka, Sjahrir
mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras)
dan Amir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi).”
Meski di awal mereka sama-sama mendirikan partai, namun
benih-benih pertentangan prinsip tidak terlihat. Malah muncul gagasan dari para
aktivis pemuda yang mengusulkan supaya Paras dan Parsi bergabung. Kedua pendiri
partai pun menerima usulan tersebut. Sehingga setelah kedua partai bergabung
namanya berganti menjadi Partai Sosialis (PS).
Soebadio Sastrosatomo saat diwawancarai oleh Soe Hok Gie tahun
1968 menyebutkan hal yang sama, menurutnya “Atas usaha beberapa aktivis pemuda,
diadakan fusi antara Parsi dan Paras dengan nama baru Partai Sosialis
(selanjutnya disingkat PS).”
Dewan pimpinan pusat Partai Sosialis ini adalah Amir Syarifudin,
Hendromartono, Soedarsono, Oei Gee Hwat, Soepeno. Abdulmadjid sendiri menjabat
dibidang Politik Partai, seperti dilansir Harian Boeroeh edisi
1945.
Benedict Anderson dalam Gie membagi PS kedalam dua kelompok besar,
yaitu kelompok Amir dan Grup Sjahrir. Termasuk Grup Amir Syarifudin adalah (Gerindo, PKI Ilegal,
dan Grup Surabaya). Orang-orangnya adalah Mr. Hendromartono, Oei Gee Hwat,
Soetrisno, Oemar Sastroamidjojo, Tan Ling Djie, Soekandar, H. Junaidi,
Soebianto Koesoemo, Abdul Fatah, Rusalam serta Soehadi. Orang yang dekat dengan Sjahrir adalah Dr. Soedarsono,
Soepeno, Soebadio Sastrosatomo, Soegondo Djojopoespito, Sitorus, Djohan
Sjahroesah, Soebagio, Wangsa Widjaja, Soemarno, Soekemi, Kusnaeni, Soegra,
Noeroelah, Sardjono, Tauchid, Grup Eropa dan Grup Yogya.
Meski dalam internal Partai Sosialis terlihat
terbagi dua grup, namun pada waktu itu tidak nampak adanya pertentangan.
Meskipun begitu, sejak didirikannya Partai Sosialis yang merupkan hasil fusi
dari Paras dan Parsi, kedua grup ini sama-sama
memiliki rencana masing-masing untuk mencapai tujuannya. Persatuannya bisa
dikatakan bersifat semu.
Menurut Soe Hok Gie “Persatuan mereka hanya berdasarkan sikap
antifasis dan kepentingan bersama dalam menghadapi Tan Malaka dengan Persatuan
Perjuanganya. Setelah bahaya hilang, persatuan yang terbentuk akan meretak.”
Seperti itulah keadaan internal Partai Sosialis.
Keanggotannya terlihat tidak satu komando dengan ideologi yang sama-sama mereka
perjuangkan. Diantara mereka justru tak jarang saling bersilang pendapat dan
berakhir dengan perpecahan internal partainya sendiri.
Tidak hanya Partai Sosialis, induk partai komunis yang
disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara atau Partai Komunis Indonesia pun
sering mengalami hal yang sama. Itulah mungkin sebabnya, beberapa kali pemberontakan
yang dilakukan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan resmi selalu gagal.
Lihat saja kegagalan pemberontakan
PKI Madiun 1948 atau G 30 S 1965, yang menurut sebagaian
kalangan merupakan upaya PKI merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno.
