Sudah tidak bisa diragukan lagi bila mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia.
Hal ini tentu memiliki dampak terhadap semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan berpolitik.
Bahkan tercatat, raja-raja Islam semasa Kerajaan Islam berkuasa di nusantara secara umum bisa disebut telah berpolitik, terutama dalam memperluas daerah kekuasaan sekaligus mempertahankannya.
Kemudian lebih spesifik lagi, di awal abad ke 20 barulah kiranya bisa kita dapati bahwa perpolitikan umat Islam nusantara telah terorganisir dalam sebuah partai politik.
Dan Kehadiran Sarekat Islam disebut-sebut sebagai organisasi pertama yang bergerak dibidang politik. Organisasi ini dikabarkan mampu bertahan dari awal berdirinya tahun 1911 hingga tahun 1942.
Dalam perkembangannya, Deliar Noer menulis perkembangan Sarekat Islam ke dalam empat periode.
Pertama dari tahun 1911 sampai 1916 yang gerakannya baru sebatas membangun identitas kepartaian.
Kedua, tahun 1916 sampai 1921, dikatakan sebagai periode puncak kejayaan Sarekat Islam.
Ketiga, 1921 sampai 1927, merupakan masa menyatukan keanggotaan partai. Karena pada periode ini Sarekat Islam diuji oleh hadirnya kekuatan Komunis dan tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda.
Dan periode ke empat, berlangsung dari tahun 1927 sampai 1942, periode ini Sarekat Islam berupaya mempertahankan keberlangsungan partainya di forum politik Indonesia.
Selain Sarekat Islam, turut hadir dua oraganisasi kepartaian yang bernama Partai Muslimin Indonesia dan Partai Islam Indonesia.
Pertai Muslim Indonesia (Permi) merupakan Partai Politik yang didirikan di Sumatra Barat oleh dua orang yang bernama Haji Iljas Jakub dan didukung oleh rekannya Haji Muchtar Lutfi.
Sedangkan Partai Islam Indonesia sendiri hadir dari sebuah perbedaan pandangan politik di tubuh Sarekat Islam. ketika itu tokoh yang mendirikan PII adalah Sukiman, Wali Alfatah dan Kyai Haji Mas Mansur. PII berdiri pada tanggal 4 Desember 1938, dengan ketuanya Raden Wiwoho.
Selain itu, SDI didirikan untuk melawan keangkuhan para bangsawan yang notabenenya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Setelah masuknya Tjokroaminoto ke dalam organisasi, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912
Seperti telah disinggung di awal, periode pertama gerakan Sarekat Islam mengkhususkan perhatiannya pada masalah-masalah organisasi, seperti menentukan pemimpin, menyusun anggaran dasar dan menkonsolidasikan struktur organisasi pusat dan daerah.
Hasil dari kesuksesan membentuk internal organisasi dibuktikan dengan tercapainya puncak kejayaan Sarekat Islam pada periode 1916 sampai 1921. Sarekat Islam berkembang cepat ke daerah-daerah lain di pulau Jawa.
Perlu kiranya kita ketahui mengenai angaran dasar pertama Sarekat Islam, yang saat itu dirumuskan oleh Raden Mas Tirtoadisurjo tertanggal 11 November 1911 seperti yang ditulis Deliar Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942.
”Tiap-tiap orang mengetahuilah bahwa masa yang sekarang ini dianggapnya zaman kemajuan. Haruslah sekarang kita berhaluan: janganlah hendaknya mencari kemajuan itu Cuma dengan suara saja. Bagi kita kaum muslim adalah dipikulkan wajib juga akan turut mencapai tujuan itu, dan oleh karenanya, maka telah kita tetapkanlah mendirikan perhimpunan Sarekat Islam.”
Adapun tujuan dari organisasi ini tercantum dalam anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa Sarekat Islam akan mengikat para anggotanya dengan tali persaudaraan dengan maksud menumbuhkan kerukunan dan sikap tolong menolong sesama kaum muslim. Dan dalam upaya membela kepentingan rakyat dan negara, Sarekat Islam tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
“Sarekat Islam akan berikhtiar, supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara, dan supaya timbullah kerukunan dan tolong menolong satu sama lain antara sekalian kaum Muslimin, dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet negeri (Surakarta) dan wet-wet Gouvernement, berikhtian mengangkat derajat rakyat, agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesarannya negeri,” tulis Deliar Noer.
Akibat pesatnya perkembangan Sarekat Islam di Solo, ketika itu Residen Surakarta mengambil tindakan untuk membekukan Sarekat Islam. Hal ini disebabkan oleh dua peristiwa, pertama sering terjadinya bentrokan dengan kalangan Cina dan kedua, pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja di perkebunan Krepyak pada awal Agustus 1912.
Supaya pembekuannya dicabut, Sarekat Islam diberikan kesempatan dengan ketentuan merubah anggaran dasarnya yang gerakan organisasinya hanya terbatas di daerah Surakarta.
Pada permulaan tahun yang sulit itu hadirlah sosok yang dianggap memiliki pengalaman untuk memperkuat organisasi. Sosok itu adalah Tjokroaminoto yang bergabung dengan Sarekat Islam atas ajakan Haji Samanhoedhi pada Mei 1912 di Surabaya.
Konon, pada tanggal 13 Mei 1912 tiga orang anggota delegasi Sarekat Islam Solo mengunjungi Surabaya untuk keperluan organisasi dan untuk menemui Tjokroaminoto agar ia bersedia memperkuat organisasi itu dengan bergabung padanya.
Tjokroaminoto pada waktu itu telah dikenal sebagai seorang yang mempunyai sikap radikal terhadap Belanda dan pemerintah pada umumnya, dilansir Padjar Asia, 28 Januari 1928, & Deliar Noer.
Tanpa mempedulikan peraturan yang ditetapkan oleh Residen Surakarta, Tjokroaminoto menyusun Anggaran Dasar baru yang menginginkan supaya perhimpunan Sarekat Islam dapat berdiri di seluruh Indonesia dan mendesak pemerintah Belanda untuk menyetujuinya.
Pemerintah Belanda tentu menolaknya dengan berbagai alasan. Anggota Sarekat Islam menilai, hal ini merupakan ketakutan pemerintah Belanda terhadap kekuatan rakyat pribumi apabila bersatu. Menyikapi persoalan ini, para pemimpin Sarekat Islam memutuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah.
Tetapi tidak berhenti di situ, Sarekat Islam tetap mengusahakan supaya pergerakannya terstruktur dan masif antar cabang-cabang Sarekat Islam (SI Lokal). Hingga 1942, dengan berbagai persoalannya, Sarekat Islam terus berjuang mempertahankan eksistensi politiknya melawan penjajah.
Dalam tahun 1923 Iljas Jakub pergi ke Mesir. Ia mendapat pengaruh besar dari latihan dan hubungannya dengan Hizb Al Wathan, sebuah partai politik di Mesir yang didirikan oleh nasionalis Mustafa Kamil,” Deliar Noer.
Begitu juga dengan Muchtar Luthfi, ia mengikuti jejak rekannya. Pertengahan tahun 1920-an Luthfi pergi ke Malaya dan beberapa saat setelahnya pergi ke Mesir. Karena terhambat keuangan, dirinya tidak pernah masuk di lembaga pendidikan yang ada di Mesir. Luthi hanya aktif menjalin hubungan dengan aktivis-aktivis politik Hizb al-Wathan dan membentuk Jakub mengelola surat kabar Seruan Azhar dan Pilihan Timur.
Alasan keduanya mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia setelah kembalinya ke tanah air pada tahun 1930, adalah atas dasar pengalamannya saat memperhatikan perbedaan pendapat mengartikan masalah agama dan kebangsaan antara Sarekat Islam dan PNI di Jawa. Sehingga mereka berinisiatif mendirikan partai politik yang berazas Islam dan Kebangsaan.
Menurut Permi, kedua azas itu tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang.
Manusia, biarpun di mana-mana hidupnya dan di tempat apa saja tinggalnya, namun dia mesti merasakan beragama dan berbangsa. Agama yaitu perasaan kebatinan yang tertanam di hati kita masing-masing yang dinamakan Iman (kepercayaan).
Bangsa yaitu segolongan penduduk yang terikat dengan beberapa ikatan dalam perikehidupan sebagai ikatan sebahasa, seperaturan, seadab, sesopan, seperuntungan dan senasib. Kedua-duanya ini amat penting, dalam susunan barisan mengajar dan merebut kemajuan karena sebenarnya pihak orang yang berperasaan sesuai, tiadalah ia bakal berkesal hati pula melihatkan bila bangsanya tercecer dan jauh tertinggalnya dari lain bangsa dalam merebut kemajuan, terutama sekali bila bangsanya berupa hidup dan kesempitan dan kesengsaraan. tulis Deliar Noer dikutip dari Medan Rakyat.
Dengan pandangan ideologinya itu, Permi menjalankan politik non kooperasi dengan cita-cita memuliakan Islam dan Indonesia sentosa. Semboyannya yang terkenal adalah “Islam Mulia dan Indonesia Sentosa via Indonesia Merdeka,” seperti dilansir Medan Rakyat dalam Noer.
Dengan dasar-dasar itu, Permi jelas menentang adanya kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme. Permi menganggap Kapitalisme-imperialisme merupakan penyebab rakyat Indonesia menderita dan kemerdekaan menjadi kunci untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, Permi berpandangan bahwa ajaran-ajaran Islam hanya bisa ditegakkan setelah Indonesia hidup di era kemerdekaan.
Satu tahun setelah didirikan, Permi berhasil mendirikan cabang-cabangnya di Sumatra. Tercatat ketika itu Permi dianggap sebagai partai politik yang dapat mengaspirasi suara umat Islam. “Permi mendirikan cabang-cabang di Sumatra Tengah, Bengkulu, Tapanuli, Sumatra Timur dan Aceh.”
Karena perkembangannya yang terbilang pesat, pihak pemerintah Belanda dan ninik-mamak menaruh kecurigaan. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh para pemimpin Permi dianggap radikal.
Puluhan anggota Permi, baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban hukuman pemerintah Belanda. Kejadian yang menimpa Muchtar Luthfi, Iljas Jakub dan Djalaluddin Thaib adalah yang paling buruk karena ketiganya harus mengalami hukum buang ke Boven Digul, Irian Jaya. Akibat tindakan preventif pemerintah Belanda, akhirnya pada 1936 para pemimpin Permi memutuskan untuk membubarkan diri.
Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942. “Cabang-cabang yang tidak menyetujui keputusan itu membentuk suatu panitia yang bernama Persatuan Islam Indonesia, dengan dasar Islam, nasionalisme dan swadaya. Panitia ini mencari kerjasama dengan PSII Merdeka di Yogyakarta dan bersama-sama membentuk Partai Islam Indonesia (Partii).”
Setelah melewati berbagai pertentangan secara teknis dalam menentukan arah perjuangan, para pemimpin Partii kemudian memutuskan untuk mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada tanggal 4 Desember 1938.
Raden Wiwoho ketika itu terpillih sebagai ketua, karena dirinya dianggap bersih dan belum terlibat pada persengketaan-persengketaan dalam organisasi sebelumnya. Selain itu, Wiwoho dianggap masih muda dan memiliki pengalaman di Volskraad sehingga mudah menjadi suatu figur nasional.
Berbeda dengan partai politik lainnya, awal berdiri PII tidak langsung menyusun suatu program dan dasar-dasar perjuangannya.
Alasannya ialah para anggota lebih mempunyai saling pengertian dan partai dibiarkan berkembang secara natural. Partai hanya memberikan perhatiannya pada tuntutan Indonesia berparlemen.
Dilansir Panji Islam pada 29 April 1940, sebagaimana dikutip Noer, menyatakan bahwa PII berkembang pesat, propagandis-propagandisnya dikirim ke pulau-pulau lain, seperti A. Gaffar Ismail dan Wali Alfatah ke Kalimantan Selatan untuk mendirikan cabang.
Dalam bulan April 1939 PII mencatat 41 cabang dan tahun berikutnya 125 cabang.
Semakin berkembang dan tersebarnya berbagai cabang di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan sendirinya partai menuntut supaya menyusun program aksi dan hal ini dibahas pada kongres partai yang pertama di Yogyakarta.
PII pada dasar-dasar gerakan selajutnya menghendaki negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintah yang demokratis, dengan suatu parlemen dan adanya lembaga perwakilan, berdasar pemilihan umum yang bersifat langsung.
PII juga mencita-citakan Indonesianisasi dari anggota staff pemerintahan, perluasan hak-hak politik, kemerdekaan berbicara, mengeluarkan pendapat dan berfikir serta kemerdekaan pers.
Dalam bidang agama, PII menuntut penghapusan undang-undang pemerintah yang menghambat perkembangan Islam dan menuntut supaya subsidi dihapus untuk semua agama.
Sedangkan pada bidang ekonomi PII menyuarakan supaya perusahaan-perusahaan vital diserahkan kepada negara, menghapuskan berbagai pajak yang memberatkan rakyat dan melindungi perusahaan-perusahaan milik bumiputera dari tekanan perusahaan asing.
Bahkan tercatat, raja-raja Islam semasa Kerajaan Islam berkuasa di nusantara secara umum bisa disebut telah berpolitik, terutama dalam memperluas daerah kekuasaan sekaligus mempertahankannya.
Kemudian lebih spesifik lagi, di awal abad ke 20 barulah kiranya bisa kita dapati bahwa perpolitikan umat Islam nusantara telah terorganisir dalam sebuah partai politik.
Dan Kehadiran Sarekat Islam disebut-sebut sebagai organisasi pertama yang bergerak dibidang politik. Organisasi ini dikabarkan mampu bertahan dari awal berdirinya tahun 1911 hingga tahun 1942.
Dalam perkembangannya, Deliar Noer menulis perkembangan Sarekat Islam ke dalam empat periode.
Pertama dari tahun 1911 sampai 1916 yang gerakannya baru sebatas membangun identitas kepartaian.
Kedua, tahun 1916 sampai 1921, dikatakan sebagai periode puncak kejayaan Sarekat Islam.
Ketiga, 1921 sampai 1927, merupakan masa menyatukan keanggotaan partai. Karena pada periode ini Sarekat Islam diuji oleh hadirnya kekuatan Komunis dan tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda.
Dan periode ke empat, berlangsung dari tahun 1927 sampai 1942, periode ini Sarekat Islam berupaya mempertahankan keberlangsungan partainya di forum politik Indonesia.
Selain Sarekat Islam, turut hadir dua oraganisasi kepartaian yang bernama Partai Muslimin Indonesia dan Partai Islam Indonesia.
Pertai Muslim Indonesia (Permi) merupakan Partai Politik yang didirikan di Sumatra Barat oleh dua orang yang bernama Haji Iljas Jakub dan didukung oleh rekannya Haji Muchtar Lutfi.
Sedangkan Partai Islam Indonesia sendiri hadir dari sebuah perbedaan pandangan politik di tubuh Sarekat Islam. ketika itu tokoh yang mendirikan PII adalah Sukiman, Wali Alfatah dan Kyai Haji Mas Mansur. PII berdiri pada tanggal 4 Desember 1938, dengan ketuanya Raden Wiwoho.
Sarekat Islam
Solo merupakan tanah kelahiran Sarekat Islam. Berdiri tanggal 11 November 1912, Sarekat Islam muncul sebagai pengganti organisasi sebelumnya yang bernama Sarekat Dagang Islam. Menurut Deliar Noer penyebab didirikannya Sarekat Dagang Islam adalah akibat adanya kompetisi yang meningkat dengan golongan Cina pada bidang perdagangan Batik, dan superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911.Selain itu, SDI didirikan untuk melawan keangkuhan para bangsawan yang notabenenya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Setelah masuknya Tjokroaminoto ke dalam organisasi, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912
Seperti telah disinggung di awal, periode pertama gerakan Sarekat Islam mengkhususkan perhatiannya pada masalah-masalah organisasi, seperti menentukan pemimpin, menyusun anggaran dasar dan menkonsolidasikan struktur organisasi pusat dan daerah.
Hasil dari kesuksesan membentuk internal organisasi dibuktikan dengan tercapainya puncak kejayaan Sarekat Islam pada periode 1916 sampai 1921. Sarekat Islam berkembang cepat ke daerah-daerah lain di pulau Jawa.
Perlu kiranya kita ketahui mengenai angaran dasar pertama Sarekat Islam, yang saat itu dirumuskan oleh Raden Mas Tirtoadisurjo tertanggal 11 November 1911 seperti yang ditulis Deliar Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942.
”Tiap-tiap orang mengetahuilah bahwa masa yang sekarang ini dianggapnya zaman kemajuan. Haruslah sekarang kita berhaluan: janganlah hendaknya mencari kemajuan itu Cuma dengan suara saja. Bagi kita kaum muslim adalah dipikulkan wajib juga akan turut mencapai tujuan itu, dan oleh karenanya, maka telah kita tetapkanlah mendirikan perhimpunan Sarekat Islam.”
Adapun tujuan dari organisasi ini tercantum dalam anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa Sarekat Islam akan mengikat para anggotanya dengan tali persaudaraan dengan maksud menumbuhkan kerukunan dan sikap tolong menolong sesama kaum muslim. Dan dalam upaya membela kepentingan rakyat dan negara, Sarekat Islam tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
“Sarekat Islam akan berikhtiar, supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara, dan supaya timbullah kerukunan dan tolong menolong satu sama lain antara sekalian kaum Muslimin, dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet negeri (Surakarta) dan wet-wet Gouvernement, berikhtian mengangkat derajat rakyat, agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesarannya negeri,” tulis Deliar Noer.
Akibat pesatnya perkembangan Sarekat Islam di Solo, ketika itu Residen Surakarta mengambil tindakan untuk membekukan Sarekat Islam. Hal ini disebabkan oleh dua peristiwa, pertama sering terjadinya bentrokan dengan kalangan Cina dan kedua, pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja di perkebunan Krepyak pada awal Agustus 1912.
Supaya pembekuannya dicabut, Sarekat Islam diberikan kesempatan dengan ketentuan merubah anggaran dasarnya yang gerakan organisasinya hanya terbatas di daerah Surakarta.
Pada permulaan tahun yang sulit itu hadirlah sosok yang dianggap memiliki pengalaman untuk memperkuat organisasi. Sosok itu adalah Tjokroaminoto yang bergabung dengan Sarekat Islam atas ajakan Haji Samanhoedhi pada Mei 1912 di Surabaya.
Konon, pada tanggal 13 Mei 1912 tiga orang anggota delegasi Sarekat Islam Solo mengunjungi Surabaya untuk keperluan organisasi dan untuk menemui Tjokroaminoto agar ia bersedia memperkuat organisasi itu dengan bergabung padanya.
Tjokroaminoto pada waktu itu telah dikenal sebagai seorang yang mempunyai sikap radikal terhadap Belanda dan pemerintah pada umumnya, dilansir Padjar Asia, 28 Januari 1928, & Deliar Noer.
Tanpa mempedulikan peraturan yang ditetapkan oleh Residen Surakarta, Tjokroaminoto menyusun Anggaran Dasar baru yang menginginkan supaya perhimpunan Sarekat Islam dapat berdiri di seluruh Indonesia dan mendesak pemerintah Belanda untuk menyetujuinya.
Pemerintah Belanda tentu menolaknya dengan berbagai alasan. Anggota Sarekat Islam menilai, hal ini merupakan ketakutan pemerintah Belanda terhadap kekuatan rakyat pribumi apabila bersatu. Menyikapi persoalan ini, para pemimpin Sarekat Islam memutuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah.
Tetapi tidak berhenti di situ, Sarekat Islam tetap mengusahakan supaya pergerakannya terstruktur dan masif antar cabang-cabang Sarekat Islam (SI Lokal). Hingga 1942, dengan berbagai persoalannya, Sarekat Islam terus berjuang mempertahankan eksistensi politiknya melawan penjajah.
Persatuan Muslimin Indonesia
Awal berdirinya organisasi ini bergerak dibidang pendidikan. Kemudian bertransformasi menjadi partai politik atas gagasan dua tokoh yang membidaninya, Haji Ilyas Jakub dan Haji Muchtar Luthfi. Konon, keduanya mendapatkan pengalaman di bidang politik setelah beberapa tahun menetap di Mesir dan rutin mengikuti kegiatan partai politik berhaluan nasionalis di Mesir.Dalam tahun 1923 Iljas Jakub pergi ke Mesir. Ia mendapat pengaruh besar dari latihan dan hubungannya dengan Hizb Al Wathan, sebuah partai politik di Mesir yang didirikan oleh nasionalis Mustafa Kamil,” Deliar Noer.
Begitu juga dengan Muchtar Luthfi, ia mengikuti jejak rekannya. Pertengahan tahun 1920-an Luthfi pergi ke Malaya dan beberapa saat setelahnya pergi ke Mesir. Karena terhambat keuangan, dirinya tidak pernah masuk di lembaga pendidikan yang ada di Mesir. Luthi hanya aktif menjalin hubungan dengan aktivis-aktivis politik Hizb al-Wathan dan membentuk Jakub mengelola surat kabar Seruan Azhar dan Pilihan Timur.
Alasan keduanya mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia setelah kembalinya ke tanah air pada tahun 1930, adalah atas dasar pengalamannya saat memperhatikan perbedaan pendapat mengartikan masalah agama dan kebangsaan antara Sarekat Islam dan PNI di Jawa. Sehingga mereka berinisiatif mendirikan partai politik yang berazas Islam dan Kebangsaan.
Menurut Permi, kedua azas itu tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang.
Manusia, biarpun di mana-mana hidupnya dan di tempat apa saja tinggalnya, namun dia mesti merasakan beragama dan berbangsa. Agama yaitu perasaan kebatinan yang tertanam di hati kita masing-masing yang dinamakan Iman (kepercayaan).
Bangsa yaitu segolongan penduduk yang terikat dengan beberapa ikatan dalam perikehidupan sebagai ikatan sebahasa, seperaturan, seadab, sesopan, seperuntungan dan senasib. Kedua-duanya ini amat penting, dalam susunan barisan mengajar dan merebut kemajuan karena sebenarnya pihak orang yang berperasaan sesuai, tiadalah ia bakal berkesal hati pula melihatkan bila bangsanya tercecer dan jauh tertinggalnya dari lain bangsa dalam merebut kemajuan, terutama sekali bila bangsanya berupa hidup dan kesempitan dan kesengsaraan. tulis Deliar Noer dikutip dari Medan Rakyat.
Dengan pandangan ideologinya itu, Permi menjalankan politik non kooperasi dengan cita-cita memuliakan Islam dan Indonesia sentosa. Semboyannya yang terkenal adalah “Islam Mulia dan Indonesia Sentosa via Indonesia Merdeka,” seperti dilansir Medan Rakyat dalam Noer.
Dengan dasar-dasar itu, Permi jelas menentang adanya kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme. Permi menganggap Kapitalisme-imperialisme merupakan penyebab rakyat Indonesia menderita dan kemerdekaan menjadi kunci untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, Permi berpandangan bahwa ajaran-ajaran Islam hanya bisa ditegakkan setelah Indonesia hidup di era kemerdekaan.
Satu tahun setelah didirikan, Permi berhasil mendirikan cabang-cabangnya di Sumatra. Tercatat ketika itu Permi dianggap sebagai partai politik yang dapat mengaspirasi suara umat Islam. “Permi mendirikan cabang-cabang di Sumatra Tengah, Bengkulu, Tapanuli, Sumatra Timur dan Aceh.”
Karena perkembangannya yang terbilang pesat, pihak pemerintah Belanda dan ninik-mamak menaruh kecurigaan. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh para pemimpin Permi dianggap radikal.
Puluhan anggota Permi, baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban hukuman pemerintah Belanda. Kejadian yang menimpa Muchtar Luthfi, Iljas Jakub dan Djalaluddin Thaib adalah yang paling buruk karena ketiganya harus mengalami hukum buang ke Boven Digul, Irian Jaya. Akibat tindakan preventif pemerintah Belanda, akhirnya pada 1936 para pemimpin Permi memutuskan untuk membubarkan diri.
Partai Islam Indonesia
Berdirinya partai ini juga ada kaitannya dengan Sarekat Islam. Kala itu Sukiman dan beberapa rekannya mendapatkan Skorsing pada tahun 1933 dan menyebabkan munculnya berbagai kecaman dari sebagian pers Indonesia. Akhirnya pihak yang tidak puas kepada Sarekat Islam sepakat mendirikan Partai Islam Indonesia (Patii).Noer dalam bukunya Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942. “Cabang-cabang yang tidak menyetujui keputusan itu membentuk suatu panitia yang bernama Persatuan Islam Indonesia, dengan dasar Islam, nasionalisme dan swadaya. Panitia ini mencari kerjasama dengan PSII Merdeka di Yogyakarta dan bersama-sama membentuk Partai Islam Indonesia (Partii).”
Setelah melewati berbagai pertentangan secara teknis dalam menentukan arah perjuangan, para pemimpin Partii kemudian memutuskan untuk mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada tanggal 4 Desember 1938.
Raden Wiwoho ketika itu terpillih sebagai ketua, karena dirinya dianggap bersih dan belum terlibat pada persengketaan-persengketaan dalam organisasi sebelumnya. Selain itu, Wiwoho dianggap masih muda dan memiliki pengalaman di Volskraad sehingga mudah menjadi suatu figur nasional.
Berbeda dengan partai politik lainnya, awal berdiri PII tidak langsung menyusun suatu program dan dasar-dasar perjuangannya.
Alasannya ialah para anggota lebih mempunyai saling pengertian dan partai dibiarkan berkembang secara natural. Partai hanya memberikan perhatiannya pada tuntutan Indonesia berparlemen.
Dilansir Panji Islam pada 29 April 1940, sebagaimana dikutip Noer, menyatakan bahwa PII berkembang pesat, propagandis-propagandisnya dikirim ke pulau-pulau lain, seperti A. Gaffar Ismail dan Wali Alfatah ke Kalimantan Selatan untuk mendirikan cabang.
Dalam bulan April 1939 PII mencatat 41 cabang dan tahun berikutnya 125 cabang.
Semakin berkembang dan tersebarnya berbagai cabang di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan sendirinya partai menuntut supaya menyusun program aksi dan hal ini dibahas pada kongres partai yang pertama di Yogyakarta.
PII pada dasar-dasar gerakan selajutnya menghendaki negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintah yang demokratis, dengan suatu parlemen dan adanya lembaga perwakilan, berdasar pemilihan umum yang bersifat langsung.
PII juga mencita-citakan Indonesianisasi dari anggota staff pemerintahan, perluasan hak-hak politik, kemerdekaan berbicara, mengeluarkan pendapat dan berfikir serta kemerdekaan pers.
Dalam bidang agama, PII menuntut penghapusan undang-undang pemerintah yang menghambat perkembangan Islam dan menuntut supaya subsidi dihapus untuk semua agama.
Sedangkan pada bidang ekonomi PII menyuarakan supaya perusahaan-perusahaan vital diserahkan kepada negara, menghapuskan berbagai pajak yang memberatkan rakyat dan melindungi perusahaan-perusahaan milik bumiputera dari tekanan perusahaan asing.
Baca juga Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Umat Islam
Dilihat segi dasar-dasar perjuangannya, PII memiliki kesamaan visi dengan organisasi pergerakan lainnya yaitu mewujudkan Indonesia merdeka dengan ketentuan berhak mengatur dan menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan pihak asing.
Sehingga wajar pada kongresnya yang ke dua di Solo, tanggal 25-27 Juli 1941 secara resmi PII menyatakan kesediaan untuk duduk dalam dewan-dewan perwakilan dan menyokong tuntutan GAPI untuk Indonesia Berparlemen. PII menganggap persatuan dalam perjuangan kemerdekaan merupakan strategi yang paling sehat.
Sehingga wajar pada kongresnya yang ke dua di Solo, tanggal 25-27 Juli 1941 secara resmi PII menyatakan kesediaan untuk duduk dalam dewan-dewan perwakilan dan menyokong tuntutan GAPI untuk Indonesia Berparlemen. PII menganggap persatuan dalam perjuangan kemerdekaan merupakan strategi yang paling sehat.