
Raden Soekarso, Kepala Jawatan PU Metro | Sumber: Dok. Penulis
Rapat
dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung sekitar 4 jam itu dihadiri
tokoh-tpkoh penting Lampung Tengah diantaranya adalah:
- Zainabun Djayasinga (Bupati Lampung Tengah)
- Idris Reksoatmodjo (Wedana Metro)
- R. Soeroto (Camat Trimurjo/Koordinator Kawedanan)
- Dastro Gondowardoyo (Lurah Metro)
- Wirjohardjo (Dinas Pertanian)
- R. Soekarso (Kepala PU Metro)
- Suleman (Komisaris Polisi)
- Arif Mahya (Pimpinan Hisbullah)
- Imam Mangkudun (Pimpinan Masyumi)
- Tajudin (Pimpinan Sabillilah)
- Surowinoto
- Dirdjopawiro
- Kiyai Kayad (Kepala Jawatan Agama0
- Slamet (Kepala Jawatan Penerangan)
- Dokter Kasmir
- Kapten Harun Hadimarto (Perwira Distrik Militer)
- Letda Sutrasno (Bintara Onder Distrik Militer)
- Komandan CPM Serma Yahya Murad)
- Hardjo Wasito (Pendeta)
- R. Soedarsono (Pimpinan Laskar Rakyat)
Mengutip buku Sejarah Revolusi Fisik di Provinsi Lampung hasil rapat memutuskan bahwa seluruh aparat pemerintah, tentara dan rakyat melakukan perlawanan total terhadap serangan Belanda, kapan pun Belanda datang ke Lampung Tengah. Pemerintah Darurat dibentuk di luar kota, bila Belanda masuk ke Metro. Gedung-gedung pemerintah dan pasar dibumihanguskan termasuk diantaranya rumah Bupati dan rumah Wedana Metro (kecuali rumah sakit, masjid, gereja, serta sekolah). Pemerintahan Darurat dipersiapkan di sayap kiri di desa Rejoagung (Bedeng 49) di bawah pimpinan Idris Reksoatmodjo dengan lindungan PDM (Perwira Distrik Militer) di desa Adiwarno (Bedeng 45) di bawah pimpinan Kapten Harun Hadimarto. Pertahanan di sayap kanan dikoordinir di desa Wonosari (Bedeng 35) di bawah pimpinan R. Soedarsono.
Perlu diketahui bahwa pada masa revolusi fisik, Lampung Tengah merupakan daerah pertahanan di bawah Komado Front Utara yang berpusat di Kotabumi. Waktu itu beberapa kota strategis di Lampung Tengah selalu menjadi incaran Belanda karena mempunyai letak strategis. Karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mempertahankan Kawedanan Metro dari serangan Belanda. Nyatanya memang benar selepas pasukan Belanda menguasai Teluk Betung dan Tanjungkarang, mereka kemudian melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah lain di Lampung. Belanda masuk ke Metro melalui Tegineneng pada tanggal 3 Januari 1949. Adapun pasukan Belanda yang melakukan penyerbuan ke Metro berjumlah kurang lebih satu pleton.
R.
Soedarsono menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Sejarah Singkat Makam
Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia R. Soekarso bahwa pertempuran
menghadapi pasukan Belanda tidak seimbang, karena saat itu pasukan Republik
yang disiagakan mengahadapi serangan Belanda hanya berjumlah satu regu pasukan.
Metro akhirnya jatuh ke tangan pasukan Belanda. Karena Metro telah dikuasai
oleh Belanda maka sesuai dengan hasil rapat 1 Januari 1949 dilakukan
pemerintahan darurat di luar kota serta diiringi koordinasi pertahanan dengan
Komando Front Utara Kapten Nurdin. Maka perlawanan gerilya dan aksi sabotase
dilakukan oleh Kapten Harun Hadimarto bersama pasukan Batalyon Tempur Front
Utara diantaranya Pasukan Bursyah, Pasukan Masno
Asmono, Pasukan Suripno, Pasukan Surotomo, Pasukan Barmo dan Pasukan Haryanto.
Sejak tanggal 3 Januari 1945, pertempuran kecil-kecilan atau istilahnya tembak
lari, taktik perang gerilya berkecamuk di Kawedanan Metro.
Menyadari bahwa pergerakan pasukan Belanda di Kawedanan Metro yang mulai meluas, maka dilakukan evaluasi terhadap strategi dan taktik menghadapinya. R. Soedarsono dalam artikelnya menuliskan bahwa: Berkumpulah pejuang sipil dan militer di desa 49 (Rejoagung) di rumah pak Sartono mantan lurah. Untuk evaluasi dan menentukan sikap. Hadirlah diantara yang saya ingatpada waktu pertemuan itu Raden Idris Reksoatmodjo, Mayor (Harun) Hadimarto, Letnan II Sutrisno, R. Soedarsono, Letnan Muda Soerotom, Camat Metro, Arifin Samil, Camat R. Soeroto, Soerowinoto, Dirjoprawiro, Agus Ganda Saputra, Kapten R. Soemarto, Letnan Soepardi, Lurah Bedeng 44, 45, 46, 47, 49 dan beberapa orang yang tidak kami ingat lagi.
Demikianlah memori R. Soedarsono menyangkut
dengan rapat yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 1949 itu. Pada sumber lain
bahwa rapat tersebut juga dihadiri oleh R. Soekarso. Mengenai hasil rapat
diputuskan pembentukan Pemerintahan Darurat dengan susunan sebagai berikut:
- Idris Reksoatmodjo (Bupati Perang)
- Arifin Samil (Penghubung dengan Pemerintahan Darurat di Sukoharjo, Pringsewu)
- R. Soeroto (Penghubung dengan Seluruh Camat di Kawedanan Metro)
- R. Soekarso dan Agus Ganda Saputra (Bagian Penerangan dan Agitasi Propaganda)
- R. Soedarsono (Penggerak Pemuda dan Laskar)
- Soerowinoto (Ketua Bagian Logistik)
- Dirjoprawiro (Wakil Ketua Bagian Logistik)
Seluruh camat di Kawedanan Metro menjadi
camat perang dan diwajibkan memberikan bantuan.
Begitulah
hasil pembentukan Pemerintahan Darurat guna menjaga eksistensi pemerintahan
Republik Indonesia di Metro khususnya dan di Lampung Tengah pada umumnya. Pada
perkambangan selanjutnya markas atau pusat Pemerintahan Darurat terpaksa harus
berpindah-pindah untuk menghindari serangan pasukan Belanda. Pemindahan markas
awalnya masih berada di wilayah Kawedanan Metro, namun kemudian terpaksa harus
dipindahkan ke Kawedanan Sukadana dan Kawedanan Gunung Sugih.
Oleh: Adi Setiawan (Guru Sejarah SMA N 1 Sekampung, Lampung Timur, Pegiat Sejarah dan founder Pensil Bersejarah).